Demo mahasiswa di depan Gedung DPR masih terus berlanjut. Bahkan jumlah massa demo terus bertambah sampai sekarang. Aksi demo ini dipicu oleh RUU KUHP yang dianggap kontroversial.
Lantas pasal RUU KUHP mana sajakah yang dianggap memicu demo mahasiswa di berbagai penjuru negeri ini? Berikut rangkumannya seperti dikutip Wow Menariknya dari Detik.
1. Yang menghina Presiden akan dipenjara
Dalam pasal RUU KUHP nomor 218 ayat 1 disebutkan bahwa siapa saja yang menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden dan Wakil Presiden dapat dikenakan hukum pidana.
Secara garis beras, siapa saja yang menghina Presiden dan Wakil Presiden secara langsung maupun tidak langsung, seperti di media sosial dan media lainnya, pelaku dapat dipenjara paling lama 3 tahun, 6 bulan dengan denda paling besar Rp 200 juta.
2. Koruptor semakin diberi keringanan
RUU KUHP yang baru malah semakin meringankan para pelaku koruptor. Tertulis pelaku korupsi hanya akan dipidana paling sebentar selama dua tahun saja dan paling lama 20 tahun dengan denda paling kecil Rp 10 juta.
Padahal dalam KUHP yang lama, hukuman penjara bagi para koruptor paling sebentar yaitu enam tahun. Aturan ini tertuang dalam pasal 604.
Baca Juga: Alasan yang Cukup Logis Kenapa Koruptor di Indonesia Suka Cengar-Cengir
3. Gelandangan didenda Rp 1 juta
Tidak semua orang punya uang dan punya rumah yang akhirnya mereka terpaksa jadi gelandangan. Namun dalam RUU KUHP, gelandangan malah akan didenda Rp 1 juta.
Dalam pasal 432, gelandangan yang berkeliaran di jalan atau tempat umum dan dianggap mengganggu ketertiban umum akan dikenakan denda Kategori I, yaitu sebesar 1 juta rupiah.
4. Memelihara hewan
Dalam pasal 278, tertulis setiap orang yang memiliki hewan peliharaan yang berjalan di kebun atau di tanah yang sudah ditaburi benih atau tanaman dapat dikenakan hukuman berupa denda paling banyak Rp 10 juta.
5. Santet
Kalau RUU KUHP ini sampai disahkan presiden, orang yang suka menawarkan jasa ilmu hitam termasuk santet bisa dikenakan hukum pidana. Peraturan ini tertulis dalam pasal 252.
6. Pelanggaran Adat
Dalam RUU KUHP pasal 2, tertulis bahwa seseorang yang melakukan pelanggaran hukum adat di masyarakat dapat dikenakan hukum pidana.
Itulah beberapa pasal dalam RUU KUHP yang dianggap paling kontroversial karena sebagian bisa merugikan rakyat.
