in

Ini 4 Alasan Jokowi Naikan Harga BBM Bersubsidi

Jokowi (foto: Kompas.com)

Kenaikan harga BBM bersubsidi yang dimumkan oleh Presiden RI Joko Widodo pada Senin malam (17/11/2014), ternyata menimbulkan banyak pertanyaan besar. Pasalnya kenaikan BBM di Indonesia terjadi ketika harga minyak dunia sedang melemah.

Akibatnya harga BBM jenis solar dan premium naik masing-masing Rp 2000 per liter, (solar Rp 7.500 dan premium Rp 8.500).

Meskipun harga minyak dunia sedang melemah, ternyata pemerintah punya alasan sendiri kenapa menaikkan harga BBM. Berikut beberapa alasan Jokowi menaikan harga BBM bersubsidi yang sudah Wow Menariknya rangkum dari berabagai sumber.

4. Rekomendasi Faisal Basri

Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi, Faisal Basri, menyarakan kepada pemerintah untuk menaikan harga BBM dengan dalih harga barang konsumsi sedang menurun,

Menurut Faisal dampak implasi dari kenaikan harga BBM tidak akan terlalu besar. Dia juga menambahkan bahwa inflasi akan sangat tinggi jika pemerintah menaikan harga BBM pada bulan Desember.

3. Rekomendasi BPS

Badan Pusat Statistik (BPS) juga menyarankan hal serupa kepada pemerintah untuk menaikkan harga BBM pada bulan November ini. Mereka menilai inflasi di bulan ini sangat rendah.

Seperti dilansir Tempo, BPS menyatakan nilai inflasi Januari Oktober 2014 mencapai 4,19 persen. Jika harga BBM naik Rp 3.000 per liter, maka ada tambahan inflasi 1,7 persen pada November 2014.

2. Turunnya Harga Minyak Dunia Tak Berpengaruh

Menteri Keuangan Bambang Brodjeonegoro,menilai naik atau tidaknya harga minyak dunia tetap akan menciptakan subsidi BBM. Dia juga memperkirakan bahwa turunnya harga minyak dunia hanya akan berlangsung 2-3 bulan. Karena itulah pemerintah bersikeras menaikan harga BBM bersubsidi.

1. Untuk Anggaran Infrastruktur, Kesehatan, dan Pendidikan

“Negara membutuhkan anggaran untuk infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Anggaran ini tidak tersedia karena dihamburkan untuk subsidi BBM,” kata Presiden Joko Widodo di Istana Negara, seperti dilansir Kompas.com.

Meskipun demikian, Jokowi memastikan ada kompensasi bagi masyarakat kurang mampu agar tetap mempertahankan daya beli masyarakat dengan Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Indonesia Pintar.